Pernyataan Bersama untuk Thailand: Selesaikan Krisis melalui Demokrasi, Bukan Represi

Pernyataan Bersama untuk Thailand: Selesaikan Krisis melalui Demokrasi, Bukan Represi

Pernyataan Bersama Regional

Parti Sosialis Malaysia (PSM); Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) Indonesia; Partai Rakyat Demokratik (PRD) Indonesia; Turn Left Thailand; Socialist Alliance (Australia); Partido Lakas ng Masa (Philipina); Solidarity (Australia)

April 10, 2010 — Kami sangat prihatin dengan situasi yang kini terjadi di Thailand, dimana Perdana Menteri yang didukung militer, Ahbisit Vejjajiva telah menyatakan Negara dalam keadaan darurat dan memulai tindakan represi berdarah dalam menghadapi meningkatnya eskalasi protes menuntut pemilihan umum ulang yang bersih. Keadaan semakin mengkuatirkan karena pemerintah Thailand telah menutup semua media oposisi dan memberikan kekuasaan kepada angkatan bersenjata untuk melakukan tindakan represif terhadap demonstran Red Shirts. Pasukan bersenjata Thai telah mempergunakan persenjataan yang berlebihan termasuk tank dan peluru tajam, dalam menghadapi para demonstran pro demokrasi di Bangkok.

Sejak bulan Maret lalu, Front Persatuan untuk Demokrasi melawan Kediktatoran (UDD) atau lebih dikenal dengan Red Shirts telah kembali melakukan demonstrasi besar-besaran melawan pemerintahan Ahbisit yang bukan hasil dari pemilihan umum namun bentukan militer. Gerakan demokrasi ini terdiri dari kaum miskin kota dan pedesaan yang bersikap menentang terhadap kekuasaan oligarki dukungan militer.

Krisis saat ini bermula di bulan September 2006, ketika militer melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Thaksin Shinawatra, menghapus Konstitusi populis tahun 1997 dan menggantikannya dengan konsttusi yang dibuat oleh militer. Kaum royalis Yellow Shirts mulai mengorganisir demonstrasi yang berwatak fasis ketika partai pro-Thaksin memenangkan pemilihan umum 2007. Pemerintahan Ahbisit sekarang ini dibentuk oleh militer setelah mobilisasi fasis oleh Kaus Kuning dan satu kudeta melalui pengadilan. Pemerintah, militer dan Yellow Shirts ketakutan menghadapi pemilihan umum yang benar-benar demokratis, karena mereka sadar bahwa mereka akan kalah karena mayoritas kaum miskin mendukung Kaus Merah. Ahbisit dan elit penguasa menolak untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan mencoba mengulur waktu dan bahkan menyiapkan tindakan represif. Sudah jelas bahwa Ahbisit dan kaum elit lama akan membawa negeri tersebut menuju kediktatoran fasis.

Thailand telah memasuki satu tahap perang kelas yang baru. Kaum elite penguasa lama dengan dukungan militer telah mempergunakan segala cara untuk melindas demokrasi di Thailand. Kaus Merah pro-demokrasi mayoritas terdiri dari kelas pekerja, petani dan kaum miskin, telah menunjukan dukungan rakyat dan memobilasi kekuatannya yang benar-benar telah mengejutkan kaum royalis (pendukung kerajaan) dan militer. Dengan semakin meluasnya dukungan massa terhadap Kaus Merah, akan menjadi satu tahap baru dan menentukan dalam perjuangan rakyat di Thailand untuk mengembalikan demokrasi dan keadilan sosial. Kami menyerukan:

* pengunduran segera pemerintahan bentukan militer, Ahsbisit dan lakukan pemilihan umum yang bersih dan demokratis.

* Hentikan segala bentuk tindakan represif terhadap demonstran Red Shirts. Hormati hak-hak rakyat untuk berorganisasi, berdemonstrasi dan mogok.

* Hentikan pengekangan terhadap hak-hak demokratik dan pemberangusan media.

* Kepada pemerintah Thailand untuk tidak melakukan kudeta militer.

Krisis yang terjadi di Thailand saat ini hanya dapat diselesaikan melalui demokrasi yang sejati dan kekuasaan rakyat. Kami sampaikan dukungan solidaritas kami kepada semua buruh, petani dan kaum miskin di Thailand yang sedang berjuang melawan pemerintahan anti demokrasi dan untuk memulihkan demokrasi yang sesungguhnya.

(dapat dilihat di http://links.org.au/node/1626)

Rezim Neoliberal harus bertanggungjawab atas peristiwa “Tanjung Priok berdarah”!

PERNYATAAN SIKAP

PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

Nomor: 225/PS/KP-PRP/ e/IV/10

Rezim Neoliberal harus bertanggungjawab atas peristiwa “Tanjung Priok berdarah”!

Satpol PP hanya menjadi “anjing penjaga”kepentingan pemilik modal!

Salam rakyat pekerja,

Rezim Neoliberal semakin menunjukkan niatnya untuk mengeksploitasi keuntungan dari rakyat demi kepentingan para pemilik modal, tanpa mengindahkan kepentingan- kepentingan rakyat. Peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 di Tanjung Priok, Jakarta Pusat, menunjukkan hal tersebut. Peristiwa tersebut telah memakan ratusan korban, baik dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun warga yang melawan.

Kebrutalan Satpol PP dalam menghadapi warga yang melawan tentunya tidak dapat dibenarkan. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP dalam menghadapi perlawanan warga, tentunya menunjukkan didikan rezim Neoliberal untuk memaksa rakyat yang melawan agar tunduk kepada perintahnya. Kenyataannya, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP hanyalah untuk merealisasikan kepentingan para pemilik modal agar dapat memperbesar keuntungannya saja. Hal ini kemudian sangat didukung oleh rezim neoliberal yang tunduk kepada para pemilik modal.

Kebrutalan aparat Satpol PP bukan hanya terjadi pada peristiwa Tanjung Priok saja, namun dalam pengalamannya, kebrutalan mereka juga terjadi di beberapa daerah ketika melakukan tugasnya. Sebut saja misalnya dalam menangani penggusuran terhadap warga Cina Benteng di Tangerang. Bentrokan antara aparat Satpol PP dan warga Cina Benteng pun tidak terelakkan. Tidak menutup kemungkinan kebrutalan aparat Satpol PP juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Rakyat dibenturkan hanya untuk kepentingan para pemilik modal oleh rezim Neoliberal yang dipimpin SBY saat ini. Sudah diketahui oleh rakyat, bahwa aparat Satpol PP hanyalah alat rezim neoliberal agar dapat mengamankan dan merealisasikan kepentingan- kepentingan para pemilik modal. Aparat Satpol PP adalah orang-orang yang tadinya kehilangan pekerjaan karena hempasan krisis ekonomi yang diakibatkan oleh kapitalisme. Mereka juga seharusnya menjadi bagian besar rakyat yang tertindas akibat sistem kapitalis ini.

Dalam peristiwa “Tanjung Priok berdarah” kemarin, jelas-jelas motivasi pembongkaran makam Mbah Priok adalah hanya untuk memperluas areal bongkar muat pelabuhan. Perluasan areal bongkar muat pelabuhan tentunya tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, namun perluasan tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan para pemilik modal. Perluasan areal bongkar muat pelabuhan tersebut akan memperbesar keuntungan para pemilik modal karena peti kemas yang dimiliki oleh para pemilik modal akan semakin banyak dapat dikirimkan melalui pelabuhan Tanjung Priok. Rezim neoliberal pun menyetujui hal ini karena memang jalannya rezim saat ini hanya untuk melayani kepentingan- kepentingan para pemilik modal. Perluasan areal bongkar muat peti kemas tersebut jika dilihat tentunya sangat sesuai dengan hasil-hasil National Summit, yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut hanya demi untuk kepentingan para pemilik modal.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

1. Mengecam upaya-upaya adu domba yang dilakukan rezim neoliberal terhadap rakyat pekerja pada peristiwa “Tanjung Priok berdarah” tanggal 14 April 2010, hanya demi kepentingan pemilik modal. Untuk itu, rezim neoliberal harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
2. Perlawanan rakyat harus diarahkan kepada rezim neoliberal. Nyatakan sikap OPOSISI terhadap rezim neoliberal dan bentuk front perlawanan oposisi rakyat terhadap rezim neoliberal.
3. Neoliberalisme telah gagal mensejahterakan rakyat dan hanya SOSIALISME lah jalan satu-satunya agar rakyat sejahtera.

Jakarta, 15 April 2010 Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)
Ketua Nasional	Sekretaris Jenderal
ttd. (Anwar Ma’ruf)	ttd. (Rendro Prayogo)

___*****___

Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP PRP)

JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Phone/Fax: (021) 798-2566

Email: komite.pusat@ prp-indonesia. org / prppusat@yahoo. com

Website: www.prp-indonesia. org

—————————————————————————————

Komite Kabupaten Sleman

(PRP Kom.Kab. Sleman)

Contact: 0815.6815.133/0274.4933.8410

Email: komkab.sleman@prp-indonesia.org

Mengecam usulan SBY menjadikan kawasan bencana Lumpur Lapindo sebagai objek wisata geologis!

PERNYATAAN SIKAP

PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

Nomor: 220/PS/KP-PRP/ e/III/10

Mengecam usulan SBY menjadikan kawasan bencana Lumpur Lapindo sebagai objek wisata geologis!

Salam rakyat pekerja,

Sudah lima tahun bencana lumpur Lapindo telah menjadi derita sekitar bagi sekitar 300 KK di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun hingga kini penanganan terhadap korban bencana lumpur Lapindo belum dituntaskan oleh pemerintah maupun PT Lapindo yang dimiliki keluarga Bakrie. SBY nampak kalah wibawa ketika berhadapan dengan PT Lapindo. Bahkan pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur justru menghentikan penyidikan kasus pidana Lapindo dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Rezim neoliberal beranggapan, bahwa kasus Lapindo merupakan kasus yang sepele dan tidak perlu diteruskan untuk diusut. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh Komnas HAM, bahwa dalam kasus Lapindo terdapat indikasi pelanggaran HAM. Fakta dari bencana kasus Lapindo dapat terlihat, bahwa sejumlah masyarakat harus kehilangan tanah dan tempat tinggalnya, kehilangan pekerjaan atau mata pencariannya, serta anak-anak mereka harus berhenti bersekolah, yang artinya kehilangan hak penghidupan yang layak.

Namun kenyataan tersebut sungguh berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh rezim neoliberal. Mulai dari awal bulan Maret 2010 bahkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memutuskan kawasan bencana lumpur Lapindo sebagai daerah tujuan wisata. Kawasan lumpur Lapindo tersebut rencananya akan diluncurkan pada Majapahit Travel Fair di Surabaya pada tanggal 19 Mei 2010. Gayung bersambut, DPRD Jawa Timur pun sepakat untuk menjadikan kawasan lumpur Lapindo menjadi lokasi wisata. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh para penyelenggara negara di tingkat provinsi yang hanya menginginkan penambahan pemasukan daerah di atas penderitaan rakyat yang terkena bencana lumpur Lapindo.

Bertepatan dengan peringatan 5 tahun lumpur Lapindo, SBY juga mengusulkan hal yang sama untuk mengolah kawasan lumpur Lapindo menjadi objek wisata geologis. Bagi SBY, yang merupakan pemimpin rezim neoliberal, pemanfaatan kawasan lumpur Lapindo itu sebagai objek wisata, dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat lokal dan ekonomi Jawa Timur.

Hal in jelas ini menunjukkan, bahwa rencana menjadikan kawasan bencana lumpur Lapindo menjadi objek wisata geologis merupakan upaya SBY untuk menutupi kegagalannya menangani lumpur Lapindo. Banyaknya korban bencana lumpur Lapindo yang tidak tertangani dengan baik dan gagalnya upaya penggantian kerugian terhadap korban bencana menjadi salah satu kecacatan rezim neoliberal. Bahkan hingga saat ini, korban bencana lumpur Lapindo masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dan masih menunggu ganti rugi dari PT Lapindo dan pemerintah.

Keamanan kawasan lumpur Lapindo pun masih sangat rawan dan belum terjamin, karena beberapa kali semburan lumpur masih kerap muncul. Namun hal ini tidak pernah dipedulikan oleh rezim neoliberal yang hanya mementingkan untuk menutupi kegagalan SBY dalam menangani lumpur Lapindo dan pemasukan daerah. Inilah ketertundukan rezim ini terhadap neoliberalisme yang hanya mementingkan keuntungan dan mencoba melindungi para kapitalis dari pelanggaran- pelanggaran yang mereka buat, dalam hal ini perusahaan milik keluarga Bakrie.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

Mengecam keras usulan SBY untuk menjadikan kawasan lumpur Lapindo menjadi kawasan wisata Geologis.

Tuntut pertanggungjawaban PT Lapindo dan keluarga Bakrie yang telah menyebabkan rakyat di Sidoarjo kehilangan hak penghidupan yang layak

Kapitalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat sejahtera.

Jakarta, 29 Maret 2010

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP-PRP)

Ketua Nasional

Sekretaris Jenderal

ttd.

(Anwar Ma’ruf)

ttd.

(Rendro Prayogo)

___*****___

Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!

Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Phone/Fax: (021) 798-2566
Email: komite.pusat@ prp-indonesia. org / prppusat@yahoo. com
Website: www.prp-indonesia. org
————————————————————-
Komite Kabupaten Sleman

(PRP Kom.Kab. Sleman)

Contact: 0815.6815.133/0274.4933.8410

Email: komkab.sleman@prp-indonesia.org

“Menggugat Kedatangan Obama” Lawan Imperialisme !!

(Tulisan ini Merupakan Pernyataan Sikap Front Oposisi Rakyat Indonesia)

Presiden Obama direncanakan akan datang ke Indonesia pada pertengahan Maret ini, sebagai rangkaian kunjungan ke Australia dan Guam. Kunjungan ini memiliki kepentingan ekonomi politik karena di tengah krisis ekonomi kapitalis global, terutama dalam rangka memperkuat kebijakan  properang dan promodal AS.

Kami telah mempelajari kesepakatan Obama dengan SBY tertuju pada sektor energi, pendidikan, bantuan militer, dan sebagainya, yang membuktikan tekanan neoliberalisme terhadap negara dunia ketiga semakin mencengkeram kehidupan rakyat di Indonesia yang mayoritas adalah buruh, tani dan nelayan.

Kami akan uraikan kezaliman imperialisme AS sebagai penjealsan mengapa kami menggugat kedatangan Obama ke Indonesia.

1. Kezaliman Imperialis AS di Indonesia

Pertama. Sejak awal AS berkepentingan terhadap sumber daya alam Indonesia dan telah mendompleng kolonialisme Belanda sejak tahun 1870 –untuk mengangkangi kekayaan perkebunan dan migas hingga saat ini. Pada 1949 AS memaksa elite Indonesia melalui perjanjian KMB untuk menerima tiga syarat ekonomi bagi kemerdekaan yaitu (1) bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, (2) bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional, dan (3) bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 4,3 milliar gulden. Ketiga syarat itulah yang menjadi dasar bagi dominasi AS atas ekonomi Indonesia (Refrisond Baswir, AEPI, 2010).

Kedua. AS telah menjadi dalang dibalik pengurasan sumber kekayaan mineral Indonesia melalui Rezim Soeharto untuk menciptakan UU Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967  Hasilnya masuklah perusahaan multinasional seperti Freeport, Newmont.

Pada 2007, AS menyogok Rezim SBY untuk merevisi  UU Penanaman Modal yang lama dan menciptakan UU Penanaman Modal yang baru, yaitu UU No. 25 Tahun 2007 yang memberi kesempatan  penguasaan HGU (hak guna usaha) oleh modal kapitalis hingga 95 tahun lamanya. Hasilnya lebih dari 175 juta hektar lahan di Indonesia kini dikuasai modal persekutuan kapitalis (imperialis) yang meliputi AS, Uni Eropa dan Jepang.

Ketiga. AS adalah pemegang saham terbesar di IMF dan Bank Dunia yang memberikan utang terbesar di Indonesia.  Dari sini AS mendapatkan bunga utang, menguasai kebijakan ekonomi dan undang-undang yang menguntungkan AS di Indonesia. Sebuah contoh, World Bank berperan besar dalam merancang proyek untuk memporak-porandakan Pertamina —perusahaan Migas Nasional. Hasilnya perusahaan migas AS telah mengeruk kekayaan alam migas selama lebih dari 100 tahun, Caltex, Chevron, Exxon merupakan dua perusahaan AS yang paling terkemuka, menguasai dan mengontrol sebagian besar kekayaan minyak dan gas nasional hingga saat ini.

Di bawah kepemimpinan Obama, tekanan ekonomi-politik terhadap negara dunia dilakukan melalui pengelompokan G-20. Sebesar 1.1 milyar dollar dikucurkan melalui G-20 sebagai perangsang ekonomi yang akan dioperasionalkan oleh IMF dalam status utang, antara lain kepada Indonesia dengan syarat neoliberal yang kejam.

Sistem utang ini pula yang memberi keleluasaan Rezim SBY dan partai politik borjuasi menjarah dana Bank Century  sebesar Rp 6.7 Trilyun

Empat. AS adalah dalang tragedi kemanusiaan dalam bentuk ‘perang imperialisme’ di Indonesia dan seluruh dunia. Di Indonesia AS telah membantai pejuang anti-imperialis sejak masa revolusi kemerdekaan, Tragedi 1965-1968 (pembantaian 2-3 juta aktivis anti-imperialis dan masyarakat sipil), juga memusnahkan penduduk miskin melalui program pembangunan selama Orde Baru hingga sekarang.

Di bawah kepemimpinan Obama AS juga terus mealncarkan perang imperialisnya di Afghanistan dan memperkuat basis militernya di Amerika Latin, memberikan bantuan kepada Kopassusyeang terkenal melakukan pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights) di Indonesia dan Timor Leste.

2. Lawan Imperialis AS sebagai Dalang Krisis

Jelaslah sistem imperialis tidak akan membawa kesejahteraan dan perdamaian di dunia. Wataknya yang rakus dan menghancurkan manusia, sumberdaya alam, dan sistem ekonomi politik kerakyatan, terbukti hanya menghasilkan krisis ekonomi-politik global, dan pemiskinan buruh, tani, nelayan termasuk di Indonesia.

Penjarahan Bank Century merupakan contoh yang menegaskan Rezim SBY   dan partai politik borjuasi maling dana untuk berkuasa demi mengabdi pada kepentingan imperialis. Kasus Bank Century juga menunjukkan lemahnya peran oposisi di DPR sebagai lembaga pengawas terhadap kebijakan-kebijakan yang akan memperkuat rencana AS untuk memperlancar proyek imperialisme di Indonesia.

Atas gambaran kezaliman imperialis AS tersebut, kami menggugat Obama :

(1)  Hapus utang luar negeri dari AS, World Bank dan sekutu Imperialisme AS lainnya.

(2)  Serahkan perusahaan-perusahaan tambang migas, mineral AS, dll, untuk di nasionalisasi menjadi perusahaan nasional.

(3)  Hentikan seluruh konspirasi dengan elite Indonesia khususnya Rezim SBY dalam melakukan subversi konstitusi

(4)  Tolak kerjasama militer AS-Indonesia yang telah menuai kejahatan kemanusiaan.

Dengan ini kami menyatakan LAWAN IMPERIALISME untuk diganti dengan tatanan baru dunia yang dijalankan dan dimiliki oleh rakyat yang tertindas –yang terdiri dari buruh, tani dan nelayan; yang berdasar pada nilai solidaritas, kerjasama dan penghormatan atas lingkungan. LAWAN IMPERIALISME berarti juga lawan antek-anteknya yang bercokol di Indonesia.

GANTI REZIM GANTI SISTEM

Jakarta, 18 Maret 2010

Salam Oposisi,

Front Oposisi Rakyat Indonesia

(FOR Indonesia)

Salam Rakyat Pekerja!

!!!BLOG INI DALAM PERSIAPAN!!!